Pemberantasan korupsi adalah amanah reformasi dan telah menjadi komitmen bangsa Indonesia seperti tertuang dalam TAP MBP XI/1998 tentang tata kelola pemerintahan yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme. Naskah ini bertujuan menganalisis korupsi, dampak korupsi dan praktik baik penanggulangan korupsi di beberapa negara di dunia, sehingga hard evidence penanggulangan korupsi dapat dirumuskan. Korupsi tidak saja melemahkan…
There are tricky effects of fiscal decentralization on corruption both in concept and empirical studies. This study aims to determine the influence of fiscal decentralization on corruption in local level (provinces) governments in Indonesia. Using the Supreme Court (Mahkamah Agung) cassation, in 2001-2009, this research applies econometric method exactly Tobit model to provide the evidence utilizing modified model…
Kajian ini berusaha memisahkan antara anekdot (anecdotal evidence) dengan scientific evidence terkait korupsi dan dampaknya terhadap perekonomian. Survei literatur digunakan dengan memanfaatkan berbagai hasil penelitian terkait dengan korupsi. Hasil studi menunjukkan korupsi bukanlah pelumas pembangunan namun penghambat pembangunan. Dampak pelemahan KPK dalam penindakan korupsi akan meningkatkan korupsi di Indonesia dan akan menurunkan efektivitas program-program pencegahan…
Sektor Sumber Daya Alam (SDA) masih mendominasi perekonomian Indonesia, namun tata kelola SDA yang ada belum mampu mengoptimalkan penerimaan negara. Program Gerakan Nasional Penyelamatan SDA (GNP SDA) KPK, bertujuan memperbaiki aspek tata kelola di sektor tersebut. Studi ini menganalisis capaian GNP SDA terkait kebijakan fiskal dan penerimaan negara di sektor kehutanan, perkebunan sawit, pertambangan minerba,…
Kajian ini menawarkan perubahan paradigma pembangunan di Indonesia yang fokus pada prinsip keberlanjutan, adil dan mandiri, dan disebut dengan Satu Indonesia. Studi ini mengidentifikasi berbagai praktik baik (best practices) strategi pembangunan, yang fokus pada aspek keberlanjutan dan kemaslahatan masyarakat secara luas, yang di inisiasi masyarakat. Analisis senjang dilakukan untuk mengidentifikasi perbedaan perkembangan teori pertumbuhan ekonomi…
Perlu dipahami bahwa menciptakan indikan korupsi yang dapat dibandingkan antar negara tidak mudah. Membandingkan kasus korupsi yang diputuskan di pengadilan antar negara, adalah pekerjaan sulit mengingat setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda terkait dengan akses terhadap putusan pengadilan. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) adalah indeks yang dibangun untuk membandingkan tingkat korupsi antar negara dengan menggunakan survey…
Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Salah satu strategi pencegahan korupsi yang banyak diadopsi oleh berbagi konvensi anti korupsi di berbagai benua adalah pengisian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)[1] atau asset declaration. LHKPN merupakan salah satu cara untuk meminimalisasir korupsi yang telah diadopsi oleh banyak negara, terutama negara-negara maju. Ethics in Government Act menjadi landasan…
Coba anda perhatikan berita-berita korupsi yang dipublikasikan oleh media luas, tentu fokus utama dari pembahasan masyarakat adalah jumlah kerugian keuangan negara dari kasus korupsi yang terjadi. Hal ini memang tidak salah, karena kerugian keuangan negara akibat kasus korupsi memang mempengaruhi kemampuan negara dalam melakukan kegiatan pembangunan. Namun, kerugian akibat korupsi tidak hanya sekadar keuangan negara…
Mitos: Tujuan nasional di suatu negara tetap akan tercapai meskipun korupsi marak di negeri tersebut Fakta: Salah satu ciri negara maju adalah tingkat korupsi cenderung rendah. Hal ini berbeda dengan negara sedang berkembang, yang belum memiliki sistem kelembagaan yang baik sehingga tingkat korupsi biasanya relatif tinggi dibanding di negara maju. Korupsi menghancurkan sendi-sendi negara, pemerintah…
