Kajian ini berusaha memisahkan antara anekdot (anecdotal evidence) dengan scientific evidence
terkait korupsi dan dampaknya terhadap perekonomian. Survei literatur digunakan dengan
memanfaatkan berbagai hasil penelitian terkait dengan korupsi. Hasil studi menunjukkan korupsi
bukanlah pelumas pembangunan namun penghambat pembangunan. Dampak pelemahan KPK
dalam penindakan korupsi akan meningkatkan korupsi di Indonesia dan akan menurunkan
efektivitas program-program pencegahan korupsi. Melalui program pencegahan korupsi, KPK
telah memperbaiki tata kelola di berbagai sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan,
pertambangan, perkebunan, pertambangan, kelautan dan pertanian. Pelemahan kewenangan
penindakan KPK meningkatkan risiko kegagalan pemerintah dalam mencapai target di tujuh
program prioritas dalam RPJMN 2020-2024. Pelemahan kewenangan penindakan ternyata tidak
banyak merugikan KPK, namun pemerintah, DPR dan masyarakatlah yang akan menanggung
kerugian terbesar. Penuntasan agenda-agenda reformasi terbukti lebih bermanfaat bagi bangsa
Indonesia dan sesuai dengan amanah Konstitusi daripada mengembalikan pendulum ke masa
kegelapan sebelum era reformasi.
Selengkapnya klik disini
